DUNIA PENDIDIKAN

belajar sepanjang hayat!!!

Posted in Uncategorized | Leave a comment

EKSTERNALITAS

PENDAHULUAN

 

Dalam suatu perekonomian modern, setiap aktivitas mempunyai keterkaitan dengan aktivitas lainnya.  Apabila semua keterkaitan antara suatu kegiatan dengan kegiatan lainnya dilaksanakan melalui mekanisme pasar atau melalui suatu sistem, maka keterkaitan antar berbagai aktivitas tersebut tidak menimbulkan masalah.  Akan tetapi banyak pula keterkaitan antar kegiatan yang tidak melalui mekanisme pasar sehingga timbul berbagai macam masalah.  Keterkaitan suatu kegiatan dengan kegiatan lain yang tidak melalui mekanisme pasar adalah apa yang disebut dengan eksternalitas.

Secara umum dapat dikatakan bahwa eksternalitas adalah suatu efek samping dari suatu tindakan pihak tertentu terhadap pihak lain, baik dampak yang menguntungkan maupun yang merugikan.

Dalam literatur asing, efek samping mempunyai istilah seperti : external effects, externalities, neighboorhood effects, side effects, spillover effects (Mishan, 1990).  Efek samping dari suatu kegiatan atau transaksi ekonomi bisa positif (positive external effects, external economic) maupun negatif (negative external effects, external diseconomic).  Dalam kenyataannya, baik dampak negatif maupun efek positif bisa terjadi secara bersamaan dan simultan.  Dampak yang menguntungkan misalnya seseorang yang membangun sesuatu pemandangan yang indah dan bagus pada lokasi tertentu mempunyai dampak positif bagi orang sekitar yang melewati lokasi tersebut.  Sedangkan dampak negatif misalnya polusi udara, air dan suara.  Ada juga ekternalitas yang dikenal sebagai eksternalitas yang berkaitan dengan uang (pecuniary externalities) yang muncul ketika dampak eksternalitas itu disebabkan oleh meningkatnya harga.  Misalnya, suatu perusahaan didirikan pada lokasi tertentu atau kompleks perumahan baru dibangun, maka harga tanah tersebut akan melonjak tinggi.  Meningkatnya harga tanah tersebut menimbulkan dampak external yang negatif terhadap konsumen lain yang ingin membeli tanah disekitar daerah tersebut.

Dalam contoh di atas efek tersebut dalam perubahan harga tanah, dimana kesejahteraan masyarakat berubah tetapi perubahan itu akan kembali ke keadaan keseimbangan karena setiap barang akan menyamakan rasio harga-harga barang dengan marginal rate of substitution (MRS).  Jadi, suatu fakta bahwa tindakan seseorang dapat mempengaruhi orang lain tidaklah berarti adanya kegagalan pasar selama pengaruh tersebut tercermin dalam harga-harga sehingga tidak terjadi ketidak efisienan dalam perekonomian.

Jadi, yang dimaksud dengan eksternalitas hanyalah apabila tindakan seseorang mempunyai dampak terhadap orang lain atau segolongan orang lain  tanpa adanya kompensasi apapun juga sehingga timbul inefisiensi dalam alokasi faktor produksi.

 


JENIS DAN FAKTOR PENYEBAB EKSTERNALITAS

 

Efisiensi alokasi sumberdaya dan distribusi konsumsi dalam ekonomi pasar dengan kompetisi bebas dan sempurna bisa terganggu, jika aktivitas dan tindakan invividu pelaku ekonomi baik produsen maupun konsumen mempunyai dampak (externality) baik terhadap mereka sendiri maupun terhadap pihak lain.  Eksternalitas itu dapat terjadi dari empat interaksi ekonomi berikut ini :

 

1.  Dampak Suatu Produsen Terhadap Produsen Lain

Suatu kegiatan produksi dikatakan mempunyai dampak eksternal terhadap produsen lain jika kegiatannya itu mengakibatkan terjadinya perubahan atau penggeseran fungsi produksi dari produsen lain.  Dampak atau efek yang termasuk dalam kategori ini meliputi biaya pemurnian atau pembersihan air yang dipakai (eater intake clen-up cost) oleh produsen hilir (downstream producers) yang menghadapi pencemaran air (water polution) yang diakibatkan oleh produsen hulu (upstream producers).  Hal ini terjadi ketika produsen hilir membutuhkan air bersih untuk proses produksinya.  Dampak kategori ini bisa dipahami lebih jauh dengan contoh lain berikut ini.  Suatu proses produksi (misalnya perusahaan pulp) menghasilkan limbah residu produk sisa yang beracun dan masuk ke aliran sungai, danau atau semacamnya, sehingga produksi ikan terganggu dan akhirnya merugikan produsen lain yakni para penangkap ikan (nelayan).  Dalam hal ini, kegiatan produksi pulp tersebut mempunyai dampak negatif terhadap produksi lain (ikan) atau nelayan, dan inilah yang dimaksud dengan efek suatu kegiatan produksi terhadap produksi komoditi lain.

 

2.  Dampak Produsen Terhadap Konsumen

Suatu produsen dikatakan mempunyai eksternal efek terhadap konsumen, jika aktivitasnya merubah atau menggeser fungsi utilitas rumah tangga (konsumen).  Dampak atau efek samping yang sangat populer dari kategori kedua yang populer adalah pencemaran atau polusi.  Kategori ini meliputi polusi suara (noise), berkurangnya fasilitas daya tarik alam (amenity) karena pertambangan, bahaya radiasi dari stasiun pembangkit (polusi udara) serta polusi air, yang semuanya mempengaruhi kenyaman konsumen atau masyarakat luas.  Dalam hal ini, suatu agen ekonomi (perusahaan/produsen) yang menghasilkan limbah (waste products) ke udara atau ke aliran sungai mempengaruhi pihak dan agen lain yang memanfaatkan sumber daya alam tersebut dalam berbagai bentuk.  Sebagai contoh, kepuasan konsumen terhadap pemanfaatan daerah-daerah rekreasi akan berkurang dengan adanya polusi udara.

 

3.      Dampak Konsumen Terhadap Konsumen Lain

Dampak konsumen terhadap konsumen yang lain terjadi jika aktivitas seseorang  atau kelompok tertentu mempengaruhi atau mengganggu fungsi utilitas konsumen yang lain.  Konsumen seorang individu bisa dipengaruhi tidak hanya oleh efek samping  dari kegiatan produksi tetapi juga oleh konsumsi oleh individu yang lain.  Dampak atau efek dari kegiatan suatu seorang konsumen yang lain dapat terjadi dalam berbagai bentuk.  Misalnya, bisingnya suara alat pemotong rumput tetangga, kebisingan bunyi radio atau musik dari tetangga, asap rokok seseorang terhadap orang sekitarnya dan sebagainya.

 

4.      Dampak Konsumen Terhadap Produsen

Dampak konsumen terhadap produsen terjadi jika aktivitas konsumen mengganggu fungsi produksi suatu produsen atau kelompok produsen tertentu.  Dampak jenis ini misalnya terjadi ketika limbah rumahtangga terbuang ke aliran sungai dan mencemarinya sehingga mengganggu perusahaan tertentu yang memanfaatkan air baik oleh ikan (nelayan) atau perusahaan yang memanfaatkan air bersih.

Lebih jauh Baumol dan Oates (1975) menjelaskan tentang konsep ekternalitas dalam dua pengertian yang berbeda :

 

 

Dari dua konsep eketernalitas ini, eksternalitas jenis kedua merupakan masalah pelik/rumit dalam ekonomi lingkungan.  Keberadaan eksternalitas yang merupakan barang publik seperti polusi udara, air, dan suara merupakan contoh eksternalitas jenis yang tidak habis, yang memerlukan instrumen ekonomi untuk menginternalisasikan dampak tersebut dalam aktivitas dan analisa ekonomi.

 

 

Eksternalitas timbul pada dasarnya karena aktivitas manusia yang tidak mengikuti prinsip-prinsip ekonomi yang berwawasan lingkungan.  Dalam pandangan ekonomi, eksternalitas dan ketidakefisienan timbul karena salah satu atau lebih dari prinsip-prinsip alokasi sumber daya yang efisien tidak terpenuhi.   Karakteristik barang atau sumberdaya publik, ketidaksempurnaan pasar, kegagalan pemerintah merupakan keadaan-keadaan dimana unsur hak pemikiran atau pengusahaan sumber daya (property rights) tidak terpenuhi.  Sejauh semua faktor ini tidak ditangani dengan baik, maka eksternalitas dan ketidakefisienan ini tidak bisa dihindari.  Kalau ini dibiarkan, maka ini akan memberikan dampak yang tidak menguntungkan terhadap ekonomi terutama dalam jangka panjang.  Bagaimana mekanisme timbulnya eksternalitas dan ketidakefisienan dari alokasi sumber daya sebagai akibat dari adanya faktor di atas diuraikan satu persatu berikut ini.

 

1.  Keberadaan Barang Publik

Barang publik (public goods) adalah barang yang apabila  dikonsumsi oleh individu tertentu tidak akan mengurangi konsumsi orang lain akan barang tersebut.  Selanjutnya, barang publik sempurna (pure public good) didefinisikan sebagai barang yang harus disediakan dalam jumlah dan kualitas yang sama terhadap seluruh anggota masyarakat.

Kajian ekonomi sumber daya dan lingkungan salah satunya menitikberatkan pada persoalan barang publik atau  barang umum ini (common consumption, public goods, common property resource).  Ada dua ciri utama dari barang publik ini.  Pertama, barang ini merupakan konsumsi umum yang dicirikan oleh penawaran gabungan (joint supply) dan tidak bersaing dalam mengkonsumsinya (non-rivalry in consumption).  Kedua adalah tidak ekslusif (non-exclusive) dalam pengertian bahwa penawaran tidak hanya diperuntukan untuk seseorang dan mengabaikan yang lainnya.  Barang publik yang berkaitan dengan lingkungan meliputi udara segar, pemandangan yang indah, rekreasi, air bersih, hidup yang nyaman dan sejenisnya.

Satu-satunya mekanisme yang membedakannya adalah dengan menetapkan harga (nilai moneter) terhadap barang publik tersebut sehingga menjadi barang privat (dagang) sehingga benefit yang diperoleh dari harga itu bisa dipakai untuk  mngendalikan atau memperbaiki kualitas lingkungan itu sendiri.   Tetapi dalam menetapkan harga ini menjadi masalah tersendiri dalam analisa ekonomi lingkungan.   Karena ciri-ciri di atas, barang publik tidak diperjual belikan sehingga tidak memiliki harga, barang publik dimanfaatkan berlebihan dan tidak mempunyai insentif untuk melestarikannya.  Masyarakat atau konsumen cendrung acuh tak acuh untuk menentukan harga sesungguhnya dari barang publik ini.  Dalam hal ini, mendorong sebagian masyarakat sebagai “free rider”.  Sebagai contoh, jika  si A mengetahui bahwa barang tersebut akan disediakan oleh si B, maka si A tidak mau membayar untuk penyediaan barang tersebut dengan harapan bahwa barang itu akan disediakan oleh si B, maka si A tidak mau membayar untuk penyediaan barang tersebut dengan harapan bahwa barang itu akan disediakan oleh si B.  Jika akhirnya si B berkeputusan untuk menyediakan barang tersebut, maka si A bisa ikut menikmatinya karena tidak  seorangpun yang bisa menghalanginya untuk mengkonsumsi barang tersebut, karena sifat barang publik yang tidak ekslusif dan merupakan konsumsi umum.  Keadaan seperti akhirnya cendrung mengakibatkan berkurangnya insentif atau rangsangan untuk memberikan kontribusi terhadap penyediaan dan pengelolaan barang publik.  Kalaupun ada kontribusi, maka sumbangan itu tidaklah cukup besar untuk membiayai penyediaan barang publik yang efisien, karena masyarakat cendrung  memberikan nilai yang lebih rendah dari yang seharusnya (undervalued).

 

2.  Sumberdaya Daya Bersama

Keberadaan sumber daya bersama (common resources) atau akses terbuka terhadap sumber daya tertentu  ini tidak jauh berbeda dengan keberadaan barang publik di atas.

Sumber-sumber daya milik  bersama, sama halnya dengan barang-barang publik, tidak ekskludabel.  Sumber-sumber daya ini terbuka bagi siapa saja yang ingin memanfaatkannya, dan cuma-cuma.  Namun tidak seperti barang publik, sumber daya milik  bersama memiliki sifat bersaingan.  Pemanfaatannya oleh  seseorang, akan mengurangi peluang bagi orang lain untuk melakukan hal yang sama.  Jadi, keberadaan sumber daya milik bersama ini, pemerintah juga perlu mempertimbangkan seberapa banyak pemanfaatannya yang efisien.  Contoh klasik tentang bagaimana eksternalitas terjadi pada kasus sumberdaya bersama ini adalah seperti yang diperkenalkan oleh Hardin (1968) yang terkenal dengan  istilah tragedi barang umum (the tragedy of the commons).

 

3.  Ketidaksempurnaan Pasar

Masalah lingkungan bisa juga terjadi ketika salah satu partisipan didalam suatu tukar manukar hak-hak kepemilikan (property rights) mampu mempengaruhi hasil yang terjadi (outcome).  Hal ini bisa terjadi pada pasar yang tidak sempurna  (imperfect market) seperti pada kasus monopoli (penjual tunggal).

Ketidaksempurnaan pasar ini misalnya terjadi pada praktek monopoli dan kartel.  Contoh konkrit dari praktek ini adalah Organisasi negara-negara pengekspor minyak (OPEC) dengan memproduksi dalam jumlah yang lebih sedikit sehingga mengakibatkan meningkatnya harga yang lebih tinggi dari normal.  Pada kondisi yang demikian akan hanya berakibat terjadinya peningkatan surplus produsen yang nilainya jauh lebih kecil dari kehilangan surplus konsumen, sehingga secara keseluruhan praktek monopoli ini merugikan masyarakat (worse off).

 

4.  Kegagalan Pemerintah

Sumber ketidakefisienan dan atau eksternalitas tidak saja diakibatkan oleh kegagalan pasar tetapi juga karena kegagalan pemerintah (government failure).  Kegagalan pemerintah banyak diakibatkan tarikan kepentingan pemerintah sendiri atau kelompok  tertentu (interest groups) yang tidak mendorong efisiensi.  Kelompok tertentu ini memanfaatkan pemerintah untuk mencari keuntungan (rent seeking) melalui proses politik, melalui kebijaksanaan dan sebagainya.  Aksi pencarian keuntungan (rent seeking) bisa dalam berbagai bentuk :

 

 

 

 


PENGENDALIAN EKSTERNALITAS NEGATIF

Dalam textbook ilmu ekonomi kita akan temukan istilah eksternalitas negtif. Pengertian eksternalitas negatif lebih kurang adalah efek samping yang negatif dari suatu tindakan dari pelaku ekonomi (katakanlah suatu perusahaan) yang di derita oleh pihak yang tidak terlibat dalam tindakan ekonomi tersebut (bystander). Misalnya pada umumnya pabrik akan mengeluarkan asap. Secara umum dapat dikatakan bahwa setiap tindakan ekonomi berpotensi membawa efek samping, masalahnya hanya pada tingkat gangguannya saja. Dengan demikian, pelarangan secara total akan menghentikan kegiatan ekonomi pada sektor usaha ini.

Dengan adanya efek negatif ini maka biaya menjadi tidak sekedar yang ditanggung oleh perusahaan yang bersangkutan. Total biaya (internal perusahaan dan eksternal perusahaan) biasa disebut sebagai biaya sosial (social cost). Dengan beberapa cara yang akan diuraika dibawah biaya ekternal dapat dibuat menjadi internal sehingga menjadi biaya perusahaan yang terekam dalam dokumen akuntansi. Dengan demikian biaya total perusahaan menjadi lebih tinggi yang dengan sendirinya akan menaikan harga jual produk yang dihasilkan, alias dibebankan pada konsumen.

Hari-hari ini pemerintah dan masyarakat disibukkan oleh beberapa kasus dimana efek samping dari tindakan individu warga atau perusahaan, menjadi beban bagi masyarakat luas. Misalnya : lumpur panas di Porong, asap di Sumatera dan Kalimantan, dan kemacetan lalu-lintas Jakarta yang disebabkan oleh pembangunan jalur busway. Ketiga kasus tersebut bisa dikelompokkan kedalam apa yang disebut sebagai kejadian ekternalitas negatif.

Tujuan utama dari PT Lapindo di Porong adalah penambangan gas alam. Secara tidak sengaja atau kelalaian (masih harus diteliti) telah terjadi pengeluaran lumpur panas alam dari dalam tanah. Lumpur panas dalam jumlah yang luar biasa ini telah menimbulkan gangguan pada penduduk dari beberapa desa sekitar tempat penambangan.

Kebakaran yang terjadi di hutan-hutan di Sumatera dan Kalimantan, dipicu oleh kegiatan pembersihan lahan dengan cara dibakar oleh penduduk atau pengusaha perkebunan (tidak pernah jelas). Asap yang ditimbulkan telah mengganggu kegiatan sehari-hari penduduk di beberapa provinsi, bahkan sampai penduduk di Singapur dan Malaysia.

Pembangunan jalur busway di ibukota tujuannya baik, yaitu memperbaiki kondisi angkutan umum. Gagasan besarnya adalah, pada waktunya, pemakai kendaraan pribadi akan pindah ke busway sedemikian sehingga secara total, pemakaian ruang pada jalan raya akan lebih efisien. Selama masa pembangunan, satu jalur dari jalan raya sama sekali tidak bisa dipakai oleh siapapun. Dengan demikian jalur yang tersedia akan lebih sedikit dan menanggung volume kendaraan yang sama, sehingga ketidak-nyamanan terjadi karena kemacetan tidak dapat dihindarkan.

Secara teori, pengendalian eksternalitas negatif dapat dilakukan sebagai berikut.

Solusi tanpa campur tangan pemerintah :

 

 

 

 

Solusi dengan campur tangan pemerintah:

 

 

 

Kalau tidak ada cara yang murah dalam menekan eksternalitas negatif ini, artinya setiap perusahaan dalam sektor yang sama akan menghadapi kasus yang sama, maka solusi dapat mempunyai efek peningkatan biaya, yang akhirnya akan dibebankan pada masyarakat. Tapi kalau kasus eksternalitas ini hanya terjadi pada kasus satu-dua perusahaan yang tidak kompeten, maka harus ada mekanisme dalam masyarakat (pemerintah dan warga) yang bisa menghukum perusahaan atau individu yang terlibat sehingga tidak lagi berkegiatan dalam sektor tersebut. Dengan demikian yang hidup hanya perusahaan yang kompeten.

(26 Agustus 2006)

 

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

GRAND STRATEGI INDUSTRI INDONESIA 2030

GRAND STRATEGI INDUSTRI INDONESIA

BAB I

PENDAHULUAN

 

 

 

Grand strategi atau yang sering kita sebut dengan strategi besar  keberadaannya dipertanyakan. Grand strategi dinilai mampu mengatasi berbagai dampak  akan tetapi Pemerintah dinilai belum memiliki grand strategy (strategi besar) industri yang solid dan terpadu yang didukung departemen maupun instansi terkait. Ketua Asosiasi industri mebel dan kerajinan Indonesia (Asmindo) Kabupaten Jepara Akhmad Fauzi, Selasa (9/6) mengatakan, hingga saat ini belum ada strategi industri yang jelas dari pemerintah, sedangkan departemen atau instansi yang mempunyai strategi dan kebijakan cenderung memiliki agenda sendiri-sendiri dan tidak terpadu.

Dia menambahkan contoh kecil, misalnya, Perhutani hingga kini belum mampu mengeluarkan sertifikat ramah lingkungan untuk produk kayu yang dihasilkan, sementara Dinas Perdagangan mendorong industri mebel bersertifikat. ”Jika kayu Perhutani yang milik pemerintah saja tidak tersertifikasi lalu bagaimana dengan pengusaha di bawahnya. Jadi, seharusnya ada grand strategy yang terintegrasi,” kata Akhmad, sebagaimana dikutip Jaringan Informasi Bisnis Indonesia (JIBI).

Fauzi menuturkan strategi besar yang diharapkan tersebut harus dapat mengakomodasi semua persoalan yang dihadapi pelaku usaha dalam menggerakkan sektor industri yang kemudian mampu memberi nilai lebih bagi pendapatan negara. Dia menuturkan selama ini pemerintah belum mempunyai strategi besar ”Kami sebagai pelaku usaha merasa menjadi korban yang akhirnya hanya mampu bertahan sendiri ditengah himpitan krisis ekonomi seperti sekarang ini,” ujarnya.

Menurut dia pemerintah perlu duduk bersama dengan para pelaku usaha untuk merumuskan sektor apa saja yang akan ditonjolkan, kemudian bagaimana menghadapi persaingan global yang kemudian didukung oleh stakeholders terkait. ”Seharusnya ada suatu arahan yang jelas dari pemerintah mengenai strategi besar bidang industri dan perdagangan kita, mau di bawa kemana industri di Indonesia? Mau seperti apa?,” ujarnya. Kurangnya dukungan dan keberpihakan pemerintah terhadap pelaku usaha juga terlihat dari tidak tegasnya pemerintah dalam menentukan besaran suku bunga perbankan (http://www.perumperhutani.com/index.php?option=com_content&task=view&id=969&Itemid=2)

Berdasarkan ketrangan di atas, penulis tertaraik untuk mengmbil judul mencari grand strategi industri Indonesia.

 

 

Adapun rumusan masalah dalam makalah ini yaitu bagaimana mencari grand strategi industri di Indonesia dalam menghadapi globalisasi?

 

 

Adapun tujuan penulisan makalah ini, yaitu:

 

 

 

 

Adapun manfaat penulisan makalah ini, yaitu;

 

 


BAB II

PEMBAHASAN

 

 

2.1 Pentingnya Grand Strategy dalam Penyelamatan Industri Dalam Negeri

Pemerintah harus membuat rancangan grand strategy ekonomi untuk menyelamatkan industri di Tanah Air. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyatakan strategi besar itu dibutuhkan untuk mengatasi serbuan produk Cina yang mematikan industri dalam negeri. Ketua Umum Kadin, MS Hidayat, mengatakan untuk sanggup bersaing dengan serbuan produk buatan Cina, Indonesia dapat mengejar ketinggalannya dengan memfokuskan pada sektor unggulan tertentu. “Misalnya, karena kita sulit bersaing di sektor otomotif, kita bisa unggul di subsektor otomotif,” jelas Hidayat di Jakarta, akhir pekan lalu.

 

Menurutnya, ada lima sub sektor industri yang dapat menjadi keunggulan Indonesia. Yakni,

 

 

 

 

 

Kelimanya, dinilai Hidayat, berpotensi mengembangkan kembali industri dalam negeri.

 

Kalangan pengusaha yang diwakili berbagai asosiasinya mengeluhkan adanya banjir produk-profuk Cina di sejumlah bidang. Produk-produk dari Negeri Tirai Bambu yang masuk pasar Indonesia itu, antara lain, tekstil, barang elektronik, mainan, makanan, minuman, alat tulis kantor, dan pakaian jadi.

 

Wakil rakyat di Senayan pun mengungkapkan kekhawatirannya atas masuknya barang-barang dari Cina. Karena itu, mereka mengusulkan agar dibuat pagar-pagar yang melindungi produk dan industri dalam negeri agar tidak tenggelam dan kemudian bangkrut.

 

Sejumlah paket yang dikeluarkan belakangan ini, seperti paket kebijakan infrastruktur dan paket perbaikan investasi, menurut mereka, masih belum cukup untuk membangkitkan industri dalam negeri. Lebih jauh Hidayat menjelaskan, setelah fokus kebijakan pemerintah ada, baru kemudian dibuat produk turunan kebijakan tersebut. Dengan begitu, kebijakan di bidang perpajakan, insentif, harmonisasi tarif, dan lainnya tidak bertabrakan. Indonesia, lanjut dia, tidak mungkin unggul di seluruh sektor industri. Untuk itu, diperlukan pemilahan sebagai bagian dari pemfokusan keunggulan apa yang hendak dikembangkan di dalam negeri. “Kadin siap berdiskusi dan memberi bukti sektor mana yang masih dapat diunggulkan,” tuturnya.

 

Pemerintah diakui Hidayat memang belum memiliki fokus yang menentukan arah kebijakan ekonomi hingga menghasilkan industri yang tangguh. Kebijakan yang dibuat antardepartemen pun tidak sinergis. Akibatnya, kebijakan yang diambil terkadang justru merugikan pelaku industri. “Contohnya kakao,” kata Hidayat (G.L Bach, 1968).

.

 

Departemen Pertanian menginginkan peningkatan ekspor kakao, sedangkan Departemen Perindustrian menginginkan pemberian pajak kakao. Tujuannya, agar dapat dialihkan ke sektor industri melalui pabrik pengolahan hingga bernilai tambah. Artinya grand strategy tersebut harus dirumuskan oleh Menteri Koordinator Perekonomian.

 

Saat ini, Komite Pemantauan Peraturan Otonomi Daerah (KPPOD) Kadin sedang menelaah 11 ribu peraturan daerah yang dibuat selama lima tahun terakhir. Sebanyak 5.000-6.000 peraturan daerah tersebut sudah selesai diteliti komite yang terdiri dari elemen Ford Foundation dan Universitas Indonesia. Hasilnya, ada 1.100 peraturan yang harus dihapus atau direvisi karena tumpang tindih dengan peraturan hukum yang lebih tinggi.

 

Selain membuat peraturan yang sifatnya tumpang tindih, sejumlah peraturan daerah juga bervisi menggenjot pendapatan asli daerah (PAD) hingga menimbulkan ekonomi biaya tinggi. “Ini harus dicabut,” kata Hidayat. (http://www.infoanda.com/linksfollow.php?lh=AQ1WW1INVw1Q)

 

2.2 Sumber Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi yang tertinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama atau suatu keharusan bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan  peningkatan kesejahteraan karena jumlah penduduk bertambah setiap tahun yang dengan sendirinya  kebutuhan konsumsi sehari-hari juga bertambah setiap tahun maka di butuhkan penambahan pendapatan setiap tahun.

 

Factor-faktor penentu prosfek pertumbuhan ekonomi Indonesia

Faktor-faktor internal

Tidak dapat diingkari bahwa penyebab utama berubahnya korupsi rupiah menjadi suatu krisis ekonomi paling besar yang pernah di alami Indonesia tahun 1998 adalah karena buruknya fundamental ekonomi nasional. Sedangkan lambatnya proses pemulihan ekonomi nasional lebih disebabkan oleh kondisi politik, sosial, dan keamanan di dalam negeri yang kenyataannya sejak reformasi di cetuskan pada mei 1998 hingga saat ini belum juga pulih sepenuhnya, bahkan cenderung memburuk mejelangpemilihan presiden.

 

Factor eksternalsedangkan factor eksternal yan sangat berpengaruh terhadap prosfekk perekonomian Indonesia adalah prosfek perekonomian dan perdagangan dunia.

 

Perubahan struktur ekonomi

  1. kondisi dan struktur awal ekonomi dalam negeri
  2. besarnya pasar dalam negeri
  3. pola destribusi pendapatan
  4. karakteristik dari industrialisasi
  5. keberadaan SDA
  6. kebijakan perdagangan luar negeri (Tulus, 2001:40-74)

 

Suatu perekonomian yang maju akan selalu mengadakan kegiatan perdagangan dengan Negara-negara lain.

Perekonomian terdiri dari tiga sektor yaitu:

 

 

 

 

Perekonomian yang terdiri dari tiga sektor disebut juga sebagai perekonomian tertutup. Sedangkan perekonomian yang meliputi laur negeri disebut juga perekonomian terbuka. Suatu pendapatan atau pengeluaran akan mempengaruhi perekonomian suatu Negara.campur tangan pemerintah dalam perekonomian akan menimbulkan tiga jenis aliran dalam pendapatan.

 

 

 

 

Kegiatan perdagangan luar negeri dapat merubah pola pengeluaran sektor perusahaan, sektorpemerintah, dan sektor rumah tangga. Dalam perekonomian terbuka pengeluaran yang dilakukan dan sektor tersebut bukan saja dilakukan atas dasar barang-barang dan jasa-jasa yang dihasilkan dalam negeri-negeri lain.

 

Dalam pengeluaran agregat yang dilakukan suatu perekonomian adalah sukar untuk memisahkan nilai pengeluaran atas barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri.

 

Kinerja ekonomi Indonesia boleh dikatakan mengalami perbaikkan sejak tahun 2000. Ditopang oleh laju penurunan inflasi,suku bunga, dan menguatnya nilai rupiah, ekonomi Indonesia tumbuh setidaknya 5.6% tahun 2005. Kendati belum mampu memcahkan masalah pengangguran, angka ini sedikit lebih tinggi di bandingkan rata-rata pertumbuhan ekonomi pertahun selama enam tahun terakhir, yakni 4,6%. Rekor ini jauh di atas pertumbuhan ekonomi tahun 1999 dan 1998, yang tumbuh masing-masing hanya 0,79% dan -3,1%.

 

2.3 Masalah struktural pertumbuhan industri Indonesia

Industri manufaktur Indonesia memainkan peranan penting sejak kita menyadari jika tidak bisa mengandalkan ekspor sektor migas.

 

Salah satu permasalahan struktur ekonomi Indonesia adalah terkonsentrasinya lokasi industri manufaktur di pulau jawa dan sumatera. Dominasi sebagian besar aktivitas industri menufaktur modern, terutama industri besar dan sedang, di Indonesia terus berlangsung di pulau jawa dan sumatera selama 1976-2001.

 

Dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) versi SBY-JK, daftar permasalahan struktur industri Indonesia makin panjang. Berikut adalah masalah struktural yang di hadapi industri manufaktur Indonesia.

Pertama, masih sangat tingginya kandungan impor bahan baku, bahan antara, dan komponen untuk seluruh industri, yang berkisar antara 28-30 persen antara tahun 1993-2002. Inilah yang mungkin menjelaskan menapa melemahnya nilai rupiah terhadap dolar tidak langsung menyebabkan kenaikkan ekspor secara signifikan.

 

Kedua, lemahnya penguasaan dan penerapan teknologi karena industri kita masih banyak yang bertipe “tukang jahit” dan “tukang rakit”. Ini terlihat jelas dalamindustri tekstil dan produk tekstil serta industri elektronika. Pada hal kedua sektor merupakan industri yang padat karya. Meningkatnya upah minimum di berbagai daerah Indonesia menyebabkan Indonesia mulai kehilangan pijakan untuk industri bebasis buruh murah. Hengkangnya perusahaan asing ke Cina dan Vietnam makin sering diberitakan.

 

Masalah struktural berikutnya adalah rendahnya kualitas SDM, sebagaimana tercermin pada tingkat pendidikan tenaga kerja industri, sehingga menyebabkan rendahnya produktivitas tenaga kerja ndustri. Kemudian belum terintegrasinya UKM di Indonesia dalam satu mata rantai pertambahan nilai dengan industri sekala besar dan kurang sehatnya iklim persaingan karena banyak sebsektor industri yang beroperasi dalam kondisi mendekati monopoli, setidaknya oligopoly, menambah daftar masalah struktural yang dihadapi industri Indonesia.

 

Kekhawatiran para pelaku industri makin bertambah karena dibebani berbagai kenaikan tariff dan pajak. Kenaikkan harga BBM, tariff listrik, telepon, angkutan, dan harga bahan baku pada tahun 2002-2005 terbukti semakin ‘mencekik leher industri manufaktur. Kondisi lingkungan bisnis domistik cenderung mengakibatkan daya saing produk nasional semakin merosot.

 

Adakah Perubahan Iklim Bisnis?

Lingkungan bisnis yang sehat dipelukan untuk menarik investor dalam dan luar negeri. Berbagai survei membuktikan bahwa faktor utama yang mempengaruhi lingkungan bisnis adalah tenaga kerja dan poduktivitas, perekonomian daerah, infrastruktur fisik, kondisi sosial politik, dan institusi. Survei yang dilakukan oleh KPPOD (2002) menunjukkan bahwa institusi merupakan faktor utama yang menentukan daya tarik investasi di suatu daerah, lalu diikuti oleh kondisi sosial politik, infrastuktur fisik, kondisi ekonomi daerah dan produktivitas tenaga kerja. Dalam keadaan normal, potensi ekonomi merupakan faktor utama pertimbangan investasi.

 

Alasan utama mengapa investor masih khawatir untuk melakukan bisnis di Indonesia aalah ketidakstabilan ekonomi makro, ketidakpastian kebijakan, korupsi, perizinan usaha, dan regulasi pasar tenaga kerja (world bank, 2004).

 

Masalah Ketenagakerjaan

Problem tenaga kerja

Di pasar tenaga kerja, setidaknya ada tiga masalah mendasar yan muncul.

Pertama, tingkat pengangguran maninkat pesat pascakrisis ekonomi.

Kedua, permasalan regulasi keenagakerjaan dan penetapan kontrak adalah masalah terpenting yang berkaitan dengan iklim investasi.

Ketiga, pemutusan hubungan kerja sektor riil, khusunya industri yang padat karya, terus berlangsung.

 

Proburuh vs propengusaha atau investasi

Tidak berlebihan bila para pengusaha dan investor merasa bahwa salah satu permasalahan yang paling paling dikeluhkan adalah masalah regulasi pasar tenaga kerja, keterampilan dan produktivitas buruh yang rendah, upah buruh yang rendah, upah buruh yang tidak lagi kompetitif di bandingkan Cina atau Vietnam, pesangon dan kesejahteraan buruh, meningkatnya kasus sengketa hubungan industial, serta semakin militnnya buruh Indonesia.

 

Di sisi lain, para buruh merasa khawatir bila revisi UU No 13 tahun 2003 akan menghapus pasal-pasal yang selama ini di anggap proburuh meskipun menimbulkan tambahan biaya di mata pengusaha dan investor. Apalagi dalam situasi dimana ketersediaan suplai tenaga kerja lebih tinggi dibandingkan permintaan tenaga kerja, posisi tawar buruh amat rendah di mata perusahaan. Bisa dipahami bila para buruh bersikukuh mempertahankan UU ini.

 

Dalam RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) SBY-JK, sudah digariskan bahwa perbaikan iklim ketenagakerjaan merupakan bagian agenda meningkatkan kesejahteraan rakyat.

 

Berbagai sumber menyebutkan ada tiga bidang utama yan menundang konroversi. Pertama, aturan main yang berkaitan dengn rekruitmen, khususnya tentang outsourcing dan penggunaan tenaga kerja kontrak.

Kdua, aturan main tentang upah minimum. Siap yang berwenang menentukan uoh minimum.

Ketiga, aturan main tentang PHK dan pesangon. Perlu diperhitungkan dengan seksaa sampai tingkat berapa pesangon cukup kompetitif di Asia.

 

Tantangan Sektor Industri

Kalau ada perusahaan garmen atau tekstil tutup atau mem-PHK karyawanya, itu hal biasa di tahun 2003-2005. Ada beberapa faktor yang di tuding sebagai penyebab utama menurunnya ekspor nonmigas:

  1. menurunnya permintaan di Negara-negara tujuan ekspor nonmigas kita.
  2. Adanya kurs riil rupiah
  3. Kekalahan perusahaan dalam bersaing dan juga adanya krisis

 

Reformasi Kebijakan Industri

Peluang emas pada masa pemerintah SBY-JK untuk melakukan perubahan mendasar bagi Indonesia.

Pertama, mengubah sumber pertumbuhan ekonmi yang ditopang oleh konsumsi menjadi digerakkan oleh investasi dan ekspor. Lemahnya perencanaan dan koordinasi peraturan perundangan, baik tingkat vertical maupun tingkat horizontal. Terus terjadi. Oleh karena itu , di perlukan reformasimendasar yan berkaitan dengan perbaikan iklim bisnis dan investasi  di Indonesia, yang mencakup setidaknya reformasi berikut:

  1. Reformasi Pelayanan Investasi

Dalam hal ini prosedur aplikasi, terlebih dahulu investor harus mendapatkan bebrapa persetujuan, perizinan, dan lampu hijau dari BKPM atau BKPMD untuk tahap awal.

  1. Tiga hal utama yang diinginkan oleh investor dan pengusaha: penyederhanaan sistem dan perizinan, penurunan berbagai pungutan yang tumpang tindih, dan transparansi biaya perizinan.
  2. Reformasi dapat dimulai oleh pemerintah pusat atau pemda.

 

Kedua, para birokrat dan pejabat di pusat maupun daerah masih berprilaku sebagai PREDATORdan belum menjadi fasilitator bagi dunia bisnis.

Ketiga, diperlukan rencana reformasi yang komperehensif dan berjangka menengah, setidaknya 5 tahun kedepan.

 

Belajar dari perencanaan pembangunan nasional di masa lalu, setidaknya di kenal beberapa kecenderungan.

  1. Belum di masukkannya dimensi spasial dalam perencanaan pembangunan.
  2. Pendekatan sektoral masih lebih meninjol dari regional
  3. Kebijakan pembangunan industri nasional kedepan adalah membangun daya saing industri dengan basis kluster dan kompetensi inti daerah,
  4. Belum dianutnya perencanaan antisifatif tehadap berbagai macam gangguan baik alam maupun manusia (Kuncoro, 2009:407-431).

 

2.4 Grand Strategi Indonesia dalam menghadapi CAFTA

Dunia industri dan perdagangan nasional harus siap berhadapan dengan raksasa industri seperti Cina. Pada satu sisi, pemerintah menemui kendala dalam melakukan terobosan-tero-bosan dalam memberikan insentif fiskal ke sektor industri di dalam negeri, seperti insentif dalam pengadaan bahan baku, akses permodalan, dan bunga perbankan yang rendah dan menekan ekonomi biaya tinggi. Pada sisi lain, pemerintah juga berkewajiban untuk mengamankan pasar dalam negeri agar tidak menjadi sasaran empuk produk impor.

 

Hal yang perlu menjadi perhatian dunia industri dan perdagangan, yakni dampak dari pelaksanaan FTA terhadap kelangsungan usaha di tanah air. Para pebisnis dan industriawan, juga dijejali kesiapan diri guna mengantisipasi kemungkinan yang akan terjadi dan menyelesaikan persoalan technical barrier yang selama ini kerap terjadi.

 

Harus diakui, menjelang FTA/CAFTA semua negara takut bersaing dengan Cina. Negara itu berinvestasi 500 miliar dolar AS untuk membangun infrastruktur dan merestrukturisasi industrinya sehingga lebih efisien. Akhirnya, proteksi menjadi jalan terakhir agar tidak kalah bersaing. Hal itu sangat wajar karena Amerika Serikat dan Uni Eropa pun memproteksi industrinya untuk melindungi perekonomian negara mereka, guna menghindari sasaran impor Cina. Mau tak mau, pemerintan harus melindungi pasar domestik dari serbuan produk impor. Jika pemerintah membiarkan, dipastikan akan mengurangi pangsa pasar produk industri manufaktur dalam negeri yang selama ini belum stabil dalam memberikan nilai tambah bagi kesejahteraan rakyat Peraturan (larangan impor produk tertentu) yang sempat dibuat pemerintah karena adanya kekhawatiran dampak dari pasar bebas tetap harus diapresiasi sepenuhnya. Namun, hingga kini pemerintah belum terlihat secara nyata membuat roadmap guna memperkuat sektor industri manufaktur nasional. Padahal, hal itu sudah harus dilakukan, meski muncul sinyalemen penundaan satu atau dua bulan.

 

Selain itu, pemerintah juga harus mempelajari lebih dalam, isi perjanjian FTA/CAFTA dan dampak sosialnya. Jika pemerintah berpihak kepada rakyat dan memiliki komitmen tinggi terhadap nasib industri nasional, selayaknyalah dalam waktu kurang satu bulan sebelum penandatanganan FTA/CAFTA ada tim lintas departemen untuk mengkaji dan mengawal pascapenandatanganan nanti. Malaysia memberlakukan bea masuk impor 25 persen terhadap produk impor untuk melindungi produk dalam negerinya, sedangkan Indonesia hanya 5 persen. Hal ini yang mestinya juga dipikirkan agar produk industri nasional dapat berdaya saing dan tidak sebaliknya seperti saat ini.

 

Kalau melihat dari sisi kesiapan industri nasional, seharusnya pemerintah menerapkan strategi industri nasional sesuai dengan kluster agar mereka mampu meningkatkan daya saing antara negara-negara ASEAN dan Cina, India, serta Australia pada 2010. Artinya, pemerintah ha-rus memperkuat pasar domestik, sebab sektor ini telah terbukti dan teruji menyelamatkan bangsa Indonesia dari krisis global lalu. Perlu pula dipahami bahwa zona ini nantinya akan mensyaratkan penerapan tarif impor nol persen untuk semua sektor sehingga dapat mengakibatkan banjir produk Cina ke Indonesia.

 

Dari kondisi tersebut pemerintah sudah harus serius memikirkan dan merevitalisasi perencanaan masa depan industri nasional dan mengubah struktur perekonomian dari sekadar mengekspor barang mentah ke ekspor barang jadi. Artinya, stop ekspor bahan mentah semata, tingkatkan nilai tambah dan tidak lagi melakukan ekspor gas, minyak sawit, kakao, atau jenis lainnya, akan tetapi harus membuat produk turunannya sehingga peluang pekerjaan bagi rakyat segera terwujud.

 

Di samping itu, harus ada keberanian mengubah beberapa peraturan dan perundangan yang menghambat penciptaan iklim investasi yang kondusif, karena dari perkembangan investor yang masuk diprediksi tidak akan banyak mengalami perubahan. Selama ini, pertumbuhan ekspor Indonesia hanya bertumpu pada sumber daya alam setengah jadi, sedangkan ekspor produk jadi mengalami penurunan (http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2010/05/grand-strategi-indonesia-dalam-menghadapi-cafta/)

 

 

BAB III

PENUTUP

 

 

 

Pemerintah harus membuat rancangan grand strategy ekonomi untuk menyelamatkan industri di Tanah Air. Ada lima sub sektor industri yang dapat menjadi keunggulan Indonesia. Yakni,

 

 

 

 

 

 

Campur tangan pemerintah dalam perekonomian akan menimbulkan tiga jenis aliran dalam pendapatan.

 

 

 

 

 

Kemajuan jaman serta kemajuan teknologi yang merujuk kearah jaman globalisasi. Tidak dapat kita pungkiri kemajuan tersebut berpengaruh sangat besar terhadap perkembangan dan kemajuan sebuah Negara. Dapat kita lihat dari Negara-negara barat, perkembangannya sungguh sangat cepat. Dan itu di pengaruhi oleh kepemilikan indusrialisasi. Sekarang Negara-industri menjelajah keseluruh penjuru dunia dan tidak luput juga Negara kita sebagai bagian dari Negara berkembang. Dapat kita analisis apabila kita tidak berusaha untuk memperkuat Negara kita dengan kekuatan yang kita miliki yang berbasis industri. Dalam hal ini, intervensi pemerintah serta masyarakat untuk mencari strategi yang memang mampu bersaing secara global haus terus ditingkatkan.

 

DAFTAR PUSTAKA

 

 

G.L Bach, Economics; Industri Edisi 1. Newyork. 1968

Http://Wartawarga.Gunadarma.Ac.Id/2010/05/Grand-Strategi-Indonesia-Dalam-Menghadapi-Cafta/ (diakses tanggal 10 Juni 2010)

Http://Www.Infoanda.Com/Linksfollow.Php?Lh=Aq1ww1invw1q (diakses tanggal 10 Juni 2010)

Http://Www.Perumperhutani.Com/Index.Php?Option=Com_Content&Task=View&Id=969&Itemid=2 (diakses tanggal 10 Juni 2010)

Kuncoro, Mudrajad, 2009. Ekonomika Industri Indonesia. ANDI. Jakarta

Tambunan, Tulus.2001. Perekonomian Indonesia beberapa permasahan penting, Jakarta: Ghalia Indonesia

 

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Hello world!

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!

Posted in Uncategorized | 1 Comment