GRAND STRATEGI INDUSTRI INDONESIA 2030

GRAND STRATEGI INDUSTRI INDONESIA

BAB I

PENDAHULUAN

 

 

 

Grand strategi atau yang sering kita sebut dengan strategi besar  keberadaannya dipertanyakan. Grand strategi dinilai mampu mengatasi berbagai dampak  akan tetapi Pemerintah dinilai belum memiliki grand strategy (strategi besar) industri yang solid dan terpadu yang didukung departemen maupun instansi terkait. Ketua Asosiasi industri mebel dan kerajinan Indonesia (Asmindo) Kabupaten Jepara Akhmad Fauzi, Selasa (9/6) mengatakan, hingga saat ini belum ada strategi industri yang jelas dari pemerintah, sedangkan departemen atau instansi yang mempunyai strategi dan kebijakan cenderung memiliki agenda sendiri-sendiri dan tidak terpadu.

Dia menambahkan contoh kecil, misalnya, Perhutani hingga kini belum mampu mengeluarkan sertifikat ramah lingkungan untuk produk kayu yang dihasilkan, sementara Dinas Perdagangan mendorong industri mebel bersertifikat. ”Jika kayu Perhutani yang milik pemerintah saja tidak tersertifikasi lalu bagaimana dengan pengusaha di bawahnya. Jadi, seharusnya ada grand strategy yang terintegrasi,” kata Akhmad, sebagaimana dikutip Jaringan Informasi Bisnis Indonesia (JIBI).

Fauzi menuturkan strategi besar yang diharapkan tersebut harus dapat mengakomodasi semua persoalan yang dihadapi pelaku usaha dalam menggerakkan sektor industri yang kemudian mampu memberi nilai lebih bagi pendapatan negara. Dia menuturkan selama ini pemerintah belum mempunyai strategi besar ”Kami sebagai pelaku usaha merasa menjadi korban yang akhirnya hanya mampu bertahan sendiri ditengah himpitan krisis ekonomi seperti sekarang ini,” ujarnya.

Menurut dia pemerintah perlu duduk bersama dengan para pelaku usaha untuk merumuskan sektor apa saja yang akan ditonjolkan, kemudian bagaimana menghadapi persaingan global yang kemudian didukung oleh stakeholders terkait. ”Seharusnya ada suatu arahan yang jelas dari pemerintah mengenai strategi besar bidang industri dan perdagangan kita, mau di bawa kemana industri di Indonesia? Mau seperti apa?,” ujarnya. Kurangnya dukungan dan keberpihakan pemerintah terhadap pelaku usaha juga terlihat dari tidak tegasnya pemerintah dalam menentukan besaran suku bunga perbankan (http://www.perumperhutani.com/index.php?option=com_content&task=view&id=969&Itemid=2)

Berdasarkan ketrangan di atas, penulis tertaraik untuk mengmbil judul mencari grand strategi industri Indonesia.

 

 

Adapun rumusan masalah dalam makalah ini yaitu bagaimana mencari grand strategi industri di Indonesia dalam menghadapi globalisasi?

 

 

Adapun tujuan penulisan makalah ini, yaitu:

 

 

 

 

Adapun manfaat penulisan makalah ini, yaitu;

 

 


BAB II

PEMBAHASAN

 

 

2.1 Pentingnya Grand Strategy dalam Penyelamatan Industri Dalam Negeri

Pemerintah harus membuat rancangan grand strategy ekonomi untuk menyelamatkan industri di Tanah Air. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyatakan strategi besar itu dibutuhkan untuk mengatasi serbuan produk Cina yang mematikan industri dalam negeri. Ketua Umum Kadin, MS Hidayat, mengatakan untuk sanggup bersaing dengan serbuan produk buatan Cina, Indonesia dapat mengejar ketinggalannya dengan memfokuskan pada sektor unggulan tertentu. “Misalnya, karena kita sulit bersaing di sektor otomotif, kita bisa unggul di subsektor otomotif,” jelas Hidayat di Jakarta, akhir pekan lalu.

 

Menurutnya, ada lima sub sektor industri yang dapat menjadi keunggulan Indonesia. Yakni,

 

 

 

 

 

Kelimanya, dinilai Hidayat, berpotensi mengembangkan kembali industri dalam negeri.

 

Kalangan pengusaha yang diwakili berbagai asosiasinya mengeluhkan adanya banjir produk-profuk Cina di sejumlah bidang. Produk-produk dari Negeri Tirai Bambu yang masuk pasar Indonesia itu, antara lain, tekstil, barang elektronik, mainan, makanan, minuman, alat tulis kantor, dan pakaian jadi.

 

Wakil rakyat di Senayan pun mengungkapkan kekhawatirannya atas masuknya barang-barang dari Cina. Karena itu, mereka mengusulkan agar dibuat pagar-pagar yang melindungi produk dan industri dalam negeri agar tidak tenggelam dan kemudian bangkrut.

 

Sejumlah paket yang dikeluarkan belakangan ini, seperti paket kebijakan infrastruktur dan paket perbaikan investasi, menurut mereka, masih belum cukup untuk membangkitkan industri dalam negeri. Lebih jauh Hidayat menjelaskan, setelah fokus kebijakan pemerintah ada, baru kemudian dibuat produk turunan kebijakan tersebut. Dengan begitu, kebijakan di bidang perpajakan, insentif, harmonisasi tarif, dan lainnya tidak bertabrakan. Indonesia, lanjut dia, tidak mungkin unggul di seluruh sektor industri. Untuk itu, diperlukan pemilahan sebagai bagian dari pemfokusan keunggulan apa yang hendak dikembangkan di dalam negeri. “Kadin siap berdiskusi dan memberi bukti sektor mana yang masih dapat diunggulkan,” tuturnya.

 

Pemerintah diakui Hidayat memang belum memiliki fokus yang menentukan arah kebijakan ekonomi hingga menghasilkan industri yang tangguh. Kebijakan yang dibuat antardepartemen pun tidak sinergis. Akibatnya, kebijakan yang diambil terkadang justru merugikan pelaku industri. “Contohnya kakao,” kata Hidayat (G.L Bach, 1968).

.

 

Departemen Pertanian menginginkan peningkatan ekspor kakao, sedangkan Departemen Perindustrian menginginkan pemberian pajak kakao. Tujuannya, agar dapat dialihkan ke sektor industri melalui pabrik pengolahan hingga bernilai tambah. Artinya grand strategy tersebut harus dirumuskan oleh Menteri Koordinator Perekonomian.

 

Saat ini, Komite Pemantauan Peraturan Otonomi Daerah (KPPOD) Kadin sedang menelaah 11 ribu peraturan daerah yang dibuat selama lima tahun terakhir. Sebanyak 5.000-6.000 peraturan daerah tersebut sudah selesai diteliti komite yang terdiri dari elemen Ford Foundation dan Universitas Indonesia. Hasilnya, ada 1.100 peraturan yang harus dihapus atau direvisi karena tumpang tindih dengan peraturan hukum yang lebih tinggi.

 

Selain membuat peraturan yang sifatnya tumpang tindih, sejumlah peraturan daerah juga bervisi menggenjot pendapatan asli daerah (PAD) hingga menimbulkan ekonomi biaya tinggi. “Ini harus dicabut,” kata Hidayat. (http://www.infoanda.com/linksfollow.php?lh=AQ1WW1INVw1Q)

 

2.2 Sumber Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi yang tertinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama atau suatu keharusan bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan  peningkatan kesejahteraan karena jumlah penduduk bertambah setiap tahun yang dengan sendirinya  kebutuhan konsumsi sehari-hari juga bertambah setiap tahun maka di butuhkan penambahan pendapatan setiap tahun.

 

Factor-faktor penentu prosfek pertumbuhan ekonomi Indonesia

Faktor-faktor internal

Tidak dapat diingkari bahwa penyebab utama berubahnya korupsi rupiah menjadi suatu krisis ekonomi paling besar yang pernah di alami Indonesia tahun 1998 adalah karena buruknya fundamental ekonomi nasional. Sedangkan lambatnya proses pemulihan ekonomi nasional lebih disebabkan oleh kondisi politik, sosial, dan keamanan di dalam negeri yang kenyataannya sejak reformasi di cetuskan pada mei 1998 hingga saat ini belum juga pulih sepenuhnya, bahkan cenderung memburuk mejelangpemilihan presiden.

 

Factor eksternalsedangkan factor eksternal yan sangat berpengaruh terhadap prosfekk perekonomian Indonesia adalah prosfek perekonomian dan perdagangan dunia.

 

Perubahan struktur ekonomi

  1. kondisi dan struktur awal ekonomi dalam negeri
  2. besarnya pasar dalam negeri
  3. pola destribusi pendapatan
  4. karakteristik dari industrialisasi
  5. keberadaan SDA
  6. kebijakan perdagangan luar negeri (Tulus, 2001:40-74)

 

Suatu perekonomian yang maju akan selalu mengadakan kegiatan perdagangan dengan Negara-negara lain.

Perekonomian terdiri dari tiga sektor yaitu:

 

 

 

 

Perekonomian yang terdiri dari tiga sektor disebut juga sebagai perekonomian tertutup. Sedangkan perekonomian yang meliputi laur negeri disebut juga perekonomian terbuka. Suatu pendapatan atau pengeluaran akan mempengaruhi perekonomian suatu Negara.campur tangan pemerintah dalam perekonomian akan menimbulkan tiga jenis aliran dalam pendapatan.

 

 

 

 

Kegiatan perdagangan luar negeri dapat merubah pola pengeluaran sektor perusahaan, sektorpemerintah, dan sektor rumah tangga. Dalam perekonomian terbuka pengeluaran yang dilakukan dan sektor tersebut bukan saja dilakukan atas dasar barang-barang dan jasa-jasa yang dihasilkan dalam negeri-negeri lain.

 

Dalam pengeluaran agregat yang dilakukan suatu perekonomian adalah sukar untuk memisahkan nilai pengeluaran atas barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri.

 

Kinerja ekonomi Indonesia boleh dikatakan mengalami perbaikkan sejak tahun 2000. Ditopang oleh laju penurunan inflasi,suku bunga, dan menguatnya nilai rupiah, ekonomi Indonesia tumbuh setidaknya 5.6% tahun 2005. Kendati belum mampu memcahkan masalah pengangguran, angka ini sedikit lebih tinggi di bandingkan rata-rata pertumbuhan ekonomi pertahun selama enam tahun terakhir, yakni 4,6%. Rekor ini jauh di atas pertumbuhan ekonomi tahun 1999 dan 1998, yang tumbuh masing-masing hanya 0,79% dan -3,1%.

 

2.3 Masalah struktural pertumbuhan industri Indonesia

Industri manufaktur Indonesia memainkan peranan penting sejak kita menyadari jika tidak bisa mengandalkan ekspor sektor migas.

 

Salah satu permasalahan struktur ekonomi Indonesia adalah terkonsentrasinya lokasi industri manufaktur di pulau jawa dan sumatera. Dominasi sebagian besar aktivitas industri menufaktur modern, terutama industri besar dan sedang, di Indonesia terus berlangsung di pulau jawa dan sumatera selama 1976-2001.

 

Dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) versi SBY-JK, daftar permasalahan struktur industri Indonesia makin panjang. Berikut adalah masalah struktural yang di hadapi industri manufaktur Indonesia.

Pertama, masih sangat tingginya kandungan impor bahan baku, bahan antara, dan komponen untuk seluruh industri, yang berkisar antara 28-30 persen antara tahun 1993-2002. Inilah yang mungkin menjelaskan menapa melemahnya nilai rupiah terhadap dolar tidak langsung menyebabkan kenaikkan ekspor secara signifikan.

 

Kedua, lemahnya penguasaan dan penerapan teknologi karena industri kita masih banyak yang bertipe “tukang jahit” dan “tukang rakit”. Ini terlihat jelas dalamindustri tekstil dan produk tekstil serta industri elektronika. Pada hal kedua sektor merupakan industri yang padat karya. Meningkatnya upah minimum di berbagai daerah Indonesia menyebabkan Indonesia mulai kehilangan pijakan untuk industri bebasis buruh murah. Hengkangnya perusahaan asing ke Cina dan Vietnam makin sering diberitakan.

 

Masalah struktural berikutnya adalah rendahnya kualitas SDM, sebagaimana tercermin pada tingkat pendidikan tenaga kerja industri, sehingga menyebabkan rendahnya produktivitas tenaga kerja ndustri. Kemudian belum terintegrasinya UKM di Indonesia dalam satu mata rantai pertambahan nilai dengan industri sekala besar dan kurang sehatnya iklim persaingan karena banyak sebsektor industri yang beroperasi dalam kondisi mendekati monopoli, setidaknya oligopoly, menambah daftar masalah struktural yang dihadapi industri Indonesia.

 

Kekhawatiran para pelaku industri makin bertambah karena dibebani berbagai kenaikan tariff dan pajak. Kenaikkan harga BBM, tariff listrik, telepon, angkutan, dan harga bahan baku pada tahun 2002-2005 terbukti semakin ‘mencekik leher industri manufaktur. Kondisi lingkungan bisnis domistik cenderung mengakibatkan daya saing produk nasional semakin merosot.

 

Adakah Perubahan Iklim Bisnis?

Lingkungan bisnis yang sehat dipelukan untuk menarik investor dalam dan luar negeri. Berbagai survei membuktikan bahwa faktor utama yang mempengaruhi lingkungan bisnis adalah tenaga kerja dan poduktivitas, perekonomian daerah, infrastruktur fisik, kondisi sosial politik, dan institusi. Survei yang dilakukan oleh KPPOD (2002) menunjukkan bahwa institusi merupakan faktor utama yang menentukan daya tarik investasi di suatu daerah, lalu diikuti oleh kondisi sosial politik, infrastuktur fisik, kondisi ekonomi daerah dan produktivitas tenaga kerja. Dalam keadaan normal, potensi ekonomi merupakan faktor utama pertimbangan investasi.

 

Alasan utama mengapa investor masih khawatir untuk melakukan bisnis di Indonesia aalah ketidakstabilan ekonomi makro, ketidakpastian kebijakan, korupsi, perizinan usaha, dan regulasi pasar tenaga kerja (world bank, 2004).

 

Masalah Ketenagakerjaan

Problem tenaga kerja

Di pasar tenaga kerja, setidaknya ada tiga masalah mendasar yan muncul.

Pertama, tingkat pengangguran maninkat pesat pascakrisis ekonomi.

Kedua, permasalan regulasi keenagakerjaan dan penetapan kontrak adalah masalah terpenting yang berkaitan dengan iklim investasi.

Ketiga, pemutusan hubungan kerja sektor riil, khusunya industri yang padat karya, terus berlangsung.

 

Proburuh vs propengusaha atau investasi

Tidak berlebihan bila para pengusaha dan investor merasa bahwa salah satu permasalahan yang paling paling dikeluhkan adalah masalah regulasi pasar tenaga kerja, keterampilan dan produktivitas buruh yang rendah, upah buruh yang rendah, upah buruh yang tidak lagi kompetitif di bandingkan Cina atau Vietnam, pesangon dan kesejahteraan buruh, meningkatnya kasus sengketa hubungan industial, serta semakin militnnya buruh Indonesia.

 

Di sisi lain, para buruh merasa khawatir bila revisi UU No 13 tahun 2003 akan menghapus pasal-pasal yang selama ini di anggap proburuh meskipun menimbulkan tambahan biaya di mata pengusaha dan investor. Apalagi dalam situasi dimana ketersediaan suplai tenaga kerja lebih tinggi dibandingkan permintaan tenaga kerja, posisi tawar buruh amat rendah di mata perusahaan. Bisa dipahami bila para buruh bersikukuh mempertahankan UU ini.

 

Dalam RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) SBY-JK, sudah digariskan bahwa perbaikan iklim ketenagakerjaan merupakan bagian agenda meningkatkan kesejahteraan rakyat.

 

Berbagai sumber menyebutkan ada tiga bidang utama yan menundang konroversi. Pertama, aturan main yang berkaitan dengn rekruitmen, khususnya tentang outsourcing dan penggunaan tenaga kerja kontrak.

Kdua, aturan main tentang upah minimum. Siap yang berwenang menentukan uoh minimum.

Ketiga, aturan main tentang PHK dan pesangon. Perlu diperhitungkan dengan seksaa sampai tingkat berapa pesangon cukup kompetitif di Asia.

 

Tantangan Sektor Industri

Kalau ada perusahaan garmen atau tekstil tutup atau mem-PHK karyawanya, itu hal biasa di tahun 2003-2005. Ada beberapa faktor yang di tuding sebagai penyebab utama menurunnya ekspor nonmigas:

  1. menurunnya permintaan di Negara-negara tujuan ekspor nonmigas kita.
  2. Adanya kurs riil rupiah
  3. Kekalahan perusahaan dalam bersaing dan juga adanya krisis

 

Reformasi Kebijakan Industri

Peluang emas pada masa pemerintah SBY-JK untuk melakukan perubahan mendasar bagi Indonesia.

Pertama, mengubah sumber pertumbuhan ekonmi yang ditopang oleh konsumsi menjadi digerakkan oleh investasi dan ekspor. Lemahnya perencanaan dan koordinasi peraturan perundangan, baik tingkat vertical maupun tingkat horizontal. Terus terjadi. Oleh karena itu , di perlukan reformasimendasar yan berkaitan dengan perbaikan iklim bisnis dan investasi  di Indonesia, yang mencakup setidaknya reformasi berikut:

  1. Reformasi Pelayanan Investasi

Dalam hal ini prosedur aplikasi, terlebih dahulu investor harus mendapatkan bebrapa persetujuan, perizinan, dan lampu hijau dari BKPM atau BKPMD untuk tahap awal.

  1. Tiga hal utama yang diinginkan oleh investor dan pengusaha: penyederhanaan sistem dan perizinan, penurunan berbagai pungutan yang tumpang tindih, dan transparansi biaya perizinan.
  2. Reformasi dapat dimulai oleh pemerintah pusat atau pemda.

 

Kedua, para birokrat dan pejabat di pusat maupun daerah masih berprilaku sebagai PREDATORdan belum menjadi fasilitator bagi dunia bisnis.

Ketiga, diperlukan rencana reformasi yang komperehensif dan berjangka menengah, setidaknya 5 tahun kedepan.

 

Belajar dari perencanaan pembangunan nasional di masa lalu, setidaknya di kenal beberapa kecenderungan.

  1. Belum di masukkannya dimensi spasial dalam perencanaan pembangunan.
  2. Pendekatan sektoral masih lebih meninjol dari regional
  3. Kebijakan pembangunan industri nasional kedepan adalah membangun daya saing industri dengan basis kluster dan kompetensi inti daerah,
  4. Belum dianutnya perencanaan antisifatif tehadap berbagai macam gangguan baik alam maupun manusia (Kuncoro, 2009:407-431).

 

2.4 Grand Strategi Indonesia dalam menghadapi CAFTA

Dunia industri dan perdagangan nasional harus siap berhadapan dengan raksasa industri seperti Cina. Pada satu sisi, pemerintah menemui kendala dalam melakukan terobosan-tero-bosan dalam memberikan insentif fiskal ke sektor industri di dalam negeri, seperti insentif dalam pengadaan bahan baku, akses permodalan, dan bunga perbankan yang rendah dan menekan ekonomi biaya tinggi. Pada sisi lain, pemerintah juga berkewajiban untuk mengamankan pasar dalam negeri agar tidak menjadi sasaran empuk produk impor.

 

Hal yang perlu menjadi perhatian dunia industri dan perdagangan, yakni dampak dari pelaksanaan FTA terhadap kelangsungan usaha di tanah air. Para pebisnis dan industriawan, juga dijejali kesiapan diri guna mengantisipasi kemungkinan yang akan terjadi dan menyelesaikan persoalan technical barrier yang selama ini kerap terjadi.

 

Harus diakui, menjelang FTA/CAFTA semua negara takut bersaing dengan Cina. Negara itu berinvestasi 500 miliar dolar AS untuk membangun infrastruktur dan merestrukturisasi industrinya sehingga lebih efisien. Akhirnya, proteksi menjadi jalan terakhir agar tidak kalah bersaing. Hal itu sangat wajar karena Amerika Serikat dan Uni Eropa pun memproteksi industrinya untuk melindungi perekonomian negara mereka, guna menghindari sasaran impor Cina. Mau tak mau, pemerintan harus melindungi pasar domestik dari serbuan produk impor. Jika pemerintah membiarkan, dipastikan akan mengurangi pangsa pasar produk industri manufaktur dalam negeri yang selama ini belum stabil dalam memberikan nilai tambah bagi kesejahteraan rakyat Peraturan (larangan impor produk tertentu) yang sempat dibuat pemerintah karena adanya kekhawatiran dampak dari pasar bebas tetap harus diapresiasi sepenuhnya. Namun, hingga kini pemerintah belum terlihat secara nyata membuat roadmap guna memperkuat sektor industri manufaktur nasional. Padahal, hal itu sudah harus dilakukan, meski muncul sinyalemen penundaan satu atau dua bulan.

 

Selain itu, pemerintah juga harus mempelajari lebih dalam, isi perjanjian FTA/CAFTA dan dampak sosialnya. Jika pemerintah berpihak kepada rakyat dan memiliki komitmen tinggi terhadap nasib industri nasional, selayaknyalah dalam waktu kurang satu bulan sebelum penandatanganan FTA/CAFTA ada tim lintas departemen untuk mengkaji dan mengawal pascapenandatanganan nanti. Malaysia memberlakukan bea masuk impor 25 persen terhadap produk impor untuk melindungi produk dalam negerinya, sedangkan Indonesia hanya 5 persen. Hal ini yang mestinya juga dipikirkan agar produk industri nasional dapat berdaya saing dan tidak sebaliknya seperti saat ini.

 

Kalau melihat dari sisi kesiapan industri nasional, seharusnya pemerintah menerapkan strategi industri nasional sesuai dengan kluster agar mereka mampu meningkatkan daya saing antara negara-negara ASEAN dan Cina, India, serta Australia pada 2010. Artinya, pemerintah ha-rus memperkuat pasar domestik, sebab sektor ini telah terbukti dan teruji menyelamatkan bangsa Indonesia dari krisis global lalu. Perlu pula dipahami bahwa zona ini nantinya akan mensyaratkan penerapan tarif impor nol persen untuk semua sektor sehingga dapat mengakibatkan banjir produk Cina ke Indonesia.

 

Dari kondisi tersebut pemerintah sudah harus serius memikirkan dan merevitalisasi perencanaan masa depan industri nasional dan mengubah struktur perekonomian dari sekadar mengekspor barang mentah ke ekspor barang jadi. Artinya, stop ekspor bahan mentah semata, tingkatkan nilai tambah dan tidak lagi melakukan ekspor gas, minyak sawit, kakao, atau jenis lainnya, akan tetapi harus membuat produk turunannya sehingga peluang pekerjaan bagi rakyat segera terwujud.

 

Di samping itu, harus ada keberanian mengubah beberapa peraturan dan perundangan yang menghambat penciptaan iklim investasi yang kondusif, karena dari perkembangan investor yang masuk diprediksi tidak akan banyak mengalami perubahan. Selama ini, pertumbuhan ekspor Indonesia hanya bertumpu pada sumber daya alam setengah jadi, sedangkan ekspor produk jadi mengalami penurunan (http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2010/05/grand-strategi-indonesia-dalam-menghadapi-cafta/)

 

 

BAB III

PENUTUP

 

 

 

Pemerintah harus membuat rancangan grand strategy ekonomi untuk menyelamatkan industri di Tanah Air. Ada lima sub sektor industri yang dapat menjadi keunggulan Indonesia. Yakni,

 

 

 

 

 

 

Campur tangan pemerintah dalam perekonomian akan menimbulkan tiga jenis aliran dalam pendapatan.

 

 

 

 

 

Kemajuan jaman serta kemajuan teknologi yang merujuk kearah jaman globalisasi. Tidak dapat kita pungkiri kemajuan tersebut berpengaruh sangat besar terhadap perkembangan dan kemajuan sebuah Negara. Dapat kita lihat dari Negara-negara barat, perkembangannya sungguh sangat cepat. Dan itu di pengaruhi oleh kepemilikan indusrialisasi. Sekarang Negara-industri menjelajah keseluruh penjuru dunia dan tidak luput juga Negara kita sebagai bagian dari Negara berkembang. Dapat kita analisis apabila kita tidak berusaha untuk memperkuat Negara kita dengan kekuatan yang kita miliki yang berbasis industri. Dalam hal ini, intervensi pemerintah serta masyarakat untuk mencari strategi yang memang mampu bersaing secara global haus terus ditingkatkan.

 

DAFTAR PUSTAKA

 

 

G.L Bach, Economics; Industri Edisi 1. Newyork. 1968

Http://Wartawarga.Gunadarma.Ac.Id/2010/05/Grand-Strategi-Indonesia-Dalam-Menghadapi-Cafta/ (diakses tanggal 10 Juni 2010)

Http://Www.Infoanda.Com/Linksfollow.Php?Lh=Aq1ww1invw1q (diakses tanggal 10 Juni 2010)

Http://Www.Perumperhutani.Com/Index.Php?Option=Com_Content&Task=View&Id=969&Itemid=2 (diakses tanggal 10 Juni 2010)

Kuncoro, Mudrajad, 2009. Ekonomika Industri Indonesia. ANDI. Jakarta

Tambunan, Tulus.2001. Perekonomian Indonesia beberapa permasahan penting, Jakarta: Ghalia Indonesia

 

 

About misterchandera

alone....
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s